Kemdikbud Tingkatkan Verifikasi Siswa Miskin

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar akan terus memperluas program bantuan siswa miskin (BSM) sebagai langkah pro poor atau bantuan untuk kaum papa. Bentuk perluasan akan diambil terlebih dahulu dengan meningkatkan akuntabilitas verifikasi data siswa miskin yang dimiliki masing-masing sekolah terutama di wilayah kabupaten kota. "Apalagi beasiswa baru mencakup 14 persen dari seluruh siswa miskin," ucap Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Suyanto dalam Konferensi Pers Rembuknas Pendidikan dan Kebudayaan, Selasa (28/2).

Suyanto menyampaikan, bantuan yang tidak mencukupi bagi siswa miskin di lapangan bukan bentuk tidak tepat sasaran, tapi lebih karena belum seimbangnya jumlah bantuan dengan permintaan BSM di sekolah itu. "Bantuan lima diberikan untuk anak 10. Tapi, ya tadi itu tidak akuntabel,” ujarnya.

Sebagai provinsi yang berhasil dalam mempercepat alokasi dana bantuan operasional sekolah (BOS) triwulan pertama 2012, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Bambang Iriyanto menjelaskan, terdapat tim verifikasi data penerima bantuan siswa miskin dari swasta untuk terjun ke lapangan.

Kepemilikan kartu miskin menjadi salah satu persyaratan wajib bagi siswa yang ingin mengajukan BSM. Setelah itu, tim akan melihat kondisi siswa yang mengajukan untuk diketahui dinas pendidikan kabupaten/kota, provinsi, dan terakhir ke sekolah. Pemantauan ke sekolah juga akan dilakukan sebagai langkah pertanggungjawaban BSM. "BSM benar-benar harus diverifikasi," tegas Bambang.

Adapun Kepala Dinas Pendidikan, Pemudan dan Olah Raga Papua James Modouw mengatakan, verifikasi rutin dilakukan pada tingkat provinsi untuk mendapatkan kebenaran data siswa miskin. Untuk lingkup kabupaten/kota, permintaan data selalu dilakukan yang diikuti dengan penghitungan dan pengecekan data tersebut.

Selanjutnya, data yang telah selesai diolah itu akan dikirim ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk dimasukkan ke dalam program BSM. "Tapi tetap saja kuota selalu tidak mencukupi, seringkali terpenuhi 50 persen dari total semua,"ujarnya. Sebagai solusi sementara, pemberian BSM dilakukan secara bergilir pada tiap siswa miskin per bulannya.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Yohanes Mau menyatakan. kelebihan jumlah siswa miskin dengan jumlah anggaran bantuan siswa miskin juga terjadi di wilayahnya. Untuk itu, penyediaan beasiswa dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) juga diberikan selain dari anggaran pendapatan belanja nasional untuk BSM.

Mekanisme penyaluran BSM dilakukan berbeda tiap jenjang. Pada jenjang sekolah dasar, BSM akan disalurkan melalui kantor pos. Sedangkan jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) melalui sekolah masing-masing sehingga siswa miskin SMP harus memiliki akun sekolah untuk pemberian bantuan tersebut.