Pendidikan Gratis Sulit Diwujudkan

Penggunaan istilah pendidikan gratis tidak tepat digunakan dalam konteks pendidikan yang sebenarnya. “Pasalnya, pendidikan mengandung makna yang luas dan terjadi di berbagai ruang dan waktu, sehingga tidak mungkin gratis. Semua pendidikan tersebut membutuhkan biaya,” ujar Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Papua James Modouw, dalam jumpa pers di sela-sela Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2012 di Bojongsari, Depok, pada Selasa (28/02) siang.

James mengatakan, filosofi pendidikan terjadi dalam tiga ruang. Pertama, pendidikan formal yang diterima di sekolah. Kedua pendidikan nonformal melalui lembaga-lembaga pelatihan yang memberikan sertifikasi kepada pesertanya. Ketiga adalah pendidikan informal dengan peranan keluarga, masyarakat, lembaga adat, pemerintahan, dan media. Atas dasar filosofi tersebut, pendidikan gratis bukan kebijakan dan istilah yang tepat untuk digunakan. “Kalau ingin pendidikan gratis, berarti biaya pendidikan informal dalam keluarga, juga harus dibebankan kepada pemerintah," ujar James.


Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh pernah mengatakan hal serupa. Menteri Nuh mengatakan, pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah sepenuhnya. "Urusan pendidikan ini sangat banyak. Tidak mungkin semuanya bisa diselesaikan oleh kementerian saja, butuh bantuan pihak lain," ujarnya.

Karena itu, tutur James Modouw, istilah yang tepat adalah sekolah gratis, bukan pendidikan gratis. Namun untuk mewujudkan sekolah gratis ini juga tidak mudah. Bahkan tidak ada sekolah yang benar-benar gratis karena di dalamnya terdapat biaya personal.

Untuk meringankan biaya sekolah bagi masyarakat, Kemdikbud memberlakukan wajib belajar sembilan tahun. Dalam pendidikan dasar (SD dan SMP), biaya pendidikan ditanggung pemerintah. Kemdikbud juga memberikan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang meliputi biaya investasi dan biaya operasional sekolah.

Sementara komponen biaya lainnya yaitu biaya personal, tetap diusahakan sendiri oleh peserta didik atau orang tuanya. "Namun untuk BOS 2012 ini, sudah merambah ke biaya personal sedikit-sedikit," kata Plt. Dirjen Pendidikan Dasar Kemdikbud, Suyanto, saat menambahkan penjelasan James tentang sekolah gratis di kesempatan yang sama.

Biaya personal adalah biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan pribadi peserta didik, misalnya pembelian seragam, pembelian alat tulis, biaya transportasi sehari-hari, atau uang saku bagi peserta didik. Bagi peserta didik dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi, bisa menggunakan biaya personal dari sebagian dana BOS. Namun jika masih kurang, Kemdikbud memiliki program bantuan siswa miskin (BSM).

Setelah program wajib belajar sembilan tahun dijalankan, tahun ini Kemdikbud memulai rintisan pendidikan menengah universal. Dalam pendidikan ini, biaya investasi dan operasional sekolah dari SD, SMP, hingga SMA/SMK (sekolah 12 tahun) ditanggung pemerintah. Diharapkan, program-program tersebut bisa membuka akses pendidikan seluas-luasnya kepada masyarakat, terutama masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi, meski tidak ada sekolah yang gratis secara penuh.