Showing posts with label Pendidikan. Show all posts
Showing posts with label Pendidikan. Show all posts

Pendidikan Menengah Universal 12 Tahun

Pendidikan menengah (sebelumnya dikenal dengan sebutan sekolah lanjutan tingkat atas atau SLTA) adalah jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah umum diselenggarakan oleh sekolah menengah atas (SMA) (sempat dikenal dengan "sekolah menengah umum" atau SMU) atau madrasah aliyah (MA). Pendidikan menengah umum dikelompokkan dalam program studi sesuai dengan kebutuhan untuk belajar lebih lanjut di perguruan tinggi dan hidup di dalam masyarakat. Pendidikan menengah umum terdiri atas 3 (tiga) tingkat.

Pendidikan menengah kejuruan diselenggarakan oleh sekolah menengah kejuruan (SMK) atau madrasah aliyah kejuruan (MAK). Pendidikan menengah kejuruan dikelompokkan dalam bidang kejuruan didasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, dunia industri/dunia usaha, ketenagakerjaan baik secara nasional, regional maupun global, kecuali untuk program kejuruan yang terkait dengan upaya-upaya pelestarian warisan budaya. Pendidikan menengah kejuruan terdiri atas 3 (tiga) tingkat, dapat juga terdiri atas 4 (empat) tingkat sesuai dengan tuntutan dunia kerja.



Provinsi yang telah mencanangkan kebijakan Rintisan Wajar 12 Tahun (sumber :Menkokesra)

Kemdikbud mulai tahun 2013 akan menyelenggarakan Pendidikan Menengah Universal 12 Tahun, apa artinya Pendidikan Menengah Universal 12 Tahun? Menurut hemat kami program tersebut merupakan rintisan wajib belajar 12 tahun. Setelah melalui pengkajian mendalam nama tersebut menjadi pendidikan menengah universal.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh menjelaskan Pendidikan Menengah Universal 12 Tahun ditempuh untuk menjaring usia produktif di Indonesia. Menteri Nuh menyampaikan terdapat bonus demografi untuk Indonesia pada tahun 2010 sampai dengan 2035. Artinya, sepanjang rentang tahun ini terdapat kumpulan peserta didik usia yang potensial dan produktif.

Pendidikan Menengah Universal Butuh Rp 2,4 Triliun

Program Pendidikan Menengah Universal yang akan dimulai pada 2013 membutuhkan biaya sebesar Rp 2,4 triliun untuk membangun 12 ribu kelas baru. "Kami sudah mengusulkan dalam anggaran pendapatan belanja negara perubahan, salah satunya untuk penunjang program Pendidikan Menengah Universal," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh dalam konferensi pers di gedung Kemdikbud, Selasa, 6 Maret 2012.

Menurut Nuh, Pendidikan Menengah Universal memiliki konsekuensi penambahan fasilitas pendidikan untuk jenjang pendidikan sekolah menengah atas (SMA), SMK, dan sederajat. "Kami akan bangun 12 ribu ruang kelas baru." Komposisi penambahan SMK dan SMA yang sekarang ini berjumlah 49 persen dan 51 persen. "Saya berharap langkah ini akan menambah komposisi SMK menjadi 60 persen dan SMA 40 persen," ujarnya.

Program Pendidikan Menengah Universal juga memiliki konsekuensi dalam jumlah guru yang mengajar. "Guru pengajar akan kami penuhi dari penghasil guru-guru yang berkualitas." Nuh berujar, "Jangan sampai ruang belajarnya memadai, tapi tenaga pengajarnya kurang."

Pendidikan Menengah Universal adalah nama lain dari Wajib Belajar 12 tahun. "Kami tidak memakai kata wajib karena tidak ada yang mewajibkannya." Lain halnya, Nuh melanjutkan, program wajib belajar 9 tahun karena ada amanah dari undang-undang. "Wajib 12 tahun belum ada undang-undangnya," kata Nuh.

Sebelumnya, Mendikbud sempat menyatakan mencanangkan program wajib belajar 12 tahun mulai 2013. Menteri Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono juga menyatakan sudah ada 13 provinsi yang siap melaksanakan wajib belajar 12 tahun ini.
Read More ...

Integrasi Kebudayaan dalam Pendidikan

Kembali bergabungnya ranah kebudayaan ke dalam dunia pendidikan menjadikan tema “Integrasi Kebudayaan dalam Pendidikan” menjadi penting dibahas dalam Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2012. Arif Rahman, Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO mengatakan, integrasi kebudayaan dalam pendidikan sangat penting, karena setidaknya terdapat enam sasaran yang penting untuk dilakukan.

Pertama, kebudayaan harus bisa menjadi alat bangsa untuk menegaskan kekuatan jati diri bangsa. “Kedua, kita harus bisa mempertahankan falsafah kebudayaan bangsa,” ujarnya dalam rapat pleno Komisi 8 di Gedung Pancasila, Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan Kemdikbud, Depok, (27/02).

Ketiga, kebudayaan harus bisa menjadi perekat sosial bagi masyarakat. Keempat, harus dilakukan pengembangan kebudayaan damai. Kelima, integrasi kebudayaan dalam pendidikan penting untuk pembentukan karakter (character building). Keenam, perlu adanya standar setting dalam budaya, untuk menjaga kelompok budayawan tidak keluar dari kerangka budaya bangsa.

Arif Rahman menjelaskan, enam sasaran tersebut harus diterapkan kepada empat kelompok. Pertama, generasi muda sebagai penerus bangsa. "Kedua, wanita atau ibu adalah sekolah atau madrasah pertama bagi seorang anak," ujarnya.

Kemudian, ketiga, indigenous people, yaitu penduduk asli atau pribumi. "Keempat adalah kelompok ABG yaitu akademisi, bisnis, dan government (pemerintah), plus media," ujar Arif.

Untuk mencapai enam sasaran terhadap empat kelompok tersebut, Arif mengatakan, bisa dengan empat cara yaitu proteksi, promosi, dialog, dan pendidikan di daerah pascakonflik dan pascabencana. Proteksi dilakukan untuk melindungi sumber daya kebudayaan, seperti cagar budaya, atau peninggalan purbakala.

Promosi dilakukan untuk memperkenalkan budaya bangsa kepada masyarakat dengan menjalankan program-program budaya. Sementara dialog penting dilakukan untuk meredam konflik sosial, melalui dialog antaragama dan antarsuku. Sedangkan pendidikan di daerah pascakonflik dan pascabencana, penting untuk mengembalikan psikologis atau rehabilitasi kejiwaan anak-anak atau orang dewasa dari konflik atau bencana.

Selain itu, dalam Komisi 8 dibahas juga mengenai potensi cagar budaya yang dimiliki Indonesia. Direncanakan, akan ada rekomendasi untuk dikeluarkannya peraturan pemerintah atau peraturan menteri sebagai peraturan penjelas yang lebih detil untuk UU Nomor 11/2010 tentang Cagar Budaya. "Belum semua peninggalan purbakala terdaftar, dan belum semua cagar budaya dilindungi, dimanfaatkan, dan dikelola dengan baik," ujar Wakil Menteri Pendidikan bidang Pendidikan Musliar Kasim, yang menjadi Ketua Komisi 8. Dalam rapat pleno ini, Musliar didampingi Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Andi Pangerang, sebagai koordinator tim perumus.
Read More ...

Pendidikan Gratis Sulit Diwujudkan

Penggunaan istilah pendidikan gratis tidak tepat digunakan dalam konteks pendidikan yang sebenarnya. “Pasalnya, pendidikan mengandung makna yang luas dan terjadi di berbagai ruang dan waktu, sehingga tidak mungkin gratis. Semua pendidikan tersebut membutuhkan biaya,” ujar Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Papua James Modouw, dalam jumpa pers di sela-sela Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2012 di Bojongsari, Depok, pada Selasa (28/02) siang.

James mengatakan, filosofi pendidikan terjadi dalam tiga ruang. Pertama, pendidikan formal yang diterima di sekolah. Kedua pendidikan nonformal melalui lembaga-lembaga pelatihan yang memberikan sertifikasi kepada pesertanya. Ketiga adalah pendidikan informal dengan peranan keluarga, masyarakat, lembaga adat, pemerintahan, dan media. Atas dasar filosofi tersebut, pendidikan gratis bukan kebijakan dan istilah yang tepat untuk digunakan. “Kalau ingin pendidikan gratis, berarti biaya pendidikan informal dalam keluarga, juga harus dibebankan kepada pemerintah," ujar James.


Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh pernah mengatakan hal serupa. Menteri Nuh mengatakan, pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah sepenuhnya. "Urusan pendidikan ini sangat banyak. Tidak mungkin semuanya bisa diselesaikan oleh kementerian saja, butuh bantuan pihak lain," ujarnya.

Karena itu, tutur James Modouw, istilah yang tepat adalah sekolah gratis, bukan pendidikan gratis. Namun untuk mewujudkan sekolah gratis ini juga tidak mudah. Bahkan tidak ada sekolah yang benar-benar gratis karena di dalamnya terdapat biaya personal.

Untuk meringankan biaya sekolah bagi masyarakat, Kemdikbud memberlakukan wajib belajar sembilan tahun. Dalam pendidikan dasar (SD dan SMP), biaya pendidikan ditanggung pemerintah. Kemdikbud juga memberikan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang meliputi biaya investasi dan biaya operasional sekolah.

Sementara komponen biaya lainnya yaitu biaya personal, tetap diusahakan sendiri oleh peserta didik atau orang tuanya. "Namun untuk BOS 2012 ini, sudah merambah ke biaya personal sedikit-sedikit," kata Plt. Dirjen Pendidikan Dasar Kemdikbud, Suyanto, saat menambahkan penjelasan James tentang sekolah gratis di kesempatan yang sama.

Biaya personal adalah biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan pribadi peserta didik, misalnya pembelian seragam, pembelian alat tulis, biaya transportasi sehari-hari, atau uang saku bagi peserta didik. Bagi peserta didik dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi, bisa menggunakan biaya personal dari sebagian dana BOS. Namun jika masih kurang, Kemdikbud memiliki program bantuan siswa miskin (BSM).

Setelah program wajib belajar sembilan tahun dijalankan, tahun ini Kemdikbud memulai rintisan pendidikan menengah universal. Dalam pendidikan ini, biaya investasi dan operasional sekolah dari SD, SMP, hingga SMA/SMK (sekolah 12 tahun) ditanggung pemerintah. Diharapkan, program-program tersebut bisa membuka akses pendidikan seluas-luasnya kepada masyarakat, terutama masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi, meski tidak ada sekolah yang gratis secara penuh.
Read More ...

Kemdikbud Tingkatkan Verifikasi Siswa Miskin

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar akan terus memperluas program bantuan siswa miskin (BSM) sebagai langkah pro poor atau bantuan untuk kaum papa. Bentuk perluasan akan diambil terlebih dahulu dengan meningkatkan akuntabilitas verifikasi data siswa miskin yang dimiliki masing-masing sekolah terutama di wilayah kabupaten kota. "Apalagi beasiswa baru mencakup 14 persen dari seluruh siswa miskin," ucap Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Suyanto dalam Konferensi Pers Rembuknas Pendidikan dan Kebudayaan, Selasa (28/2).

Suyanto menyampaikan, bantuan yang tidak mencukupi bagi siswa miskin di lapangan bukan bentuk tidak tepat sasaran, tapi lebih karena belum seimbangnya jumlah bantuan dengan permintaan BSM di sekolah itu. "Bantuan lima diberikan untuk anak 10. Tapi, ya tadi itu tidak akuntabel,” ujarnya.

Sebagai provinsi yang berhasil dalam mempercepat alokasi dana bantuan operasional sekolah (BOS) triwulan pertama 2012, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Bambang Iriyanto menjelaskan, terdapat tim verifikasi data penerima bantuan siswa miskin dari swasta untuk terjun ke lapangan.

Kepemilikan kartu miskin menjadi salah satu persyaratan wajib bagi siswa yang ingin mengajukan BSM. Setelah itu, tim akan melihat kondisi siswa yang mengajukan untuk diketahui dinas pendidikan kabupaten/kota, provinsi, dan terakhir ke sekolah. Pemantauan ke sekolah juga akan dilakukan sebagai langkah pertanggungjawaban BSM. "BSM benar-benar harus diverifikasi," tegas Bambang.

Adapun Kepala Dinas Pendidikan, Pemudan dan Olah Raga Papua James Modouw mengatakan, verifikasi rutin dilakukan pada tingkat provinsi untuk mendapatkan kebenaran data siswa miskin. Untuk lingkup kabupaten/kota, permintaan data selalu dilakukan yang diikuti dengan penghitungan dan pengecekan data tersebut.

Selanjutnya, data yang telah selesai diolah itu akan dikirim ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk dimasukkan ke dalam program BSM. "Tapi tetap saja kuota selalu tidak mencukupi, seringkali terpenuhi 50 persen dari total semua,"ujarnya. Sebagai solusi sementara, pemberian BSM dilakukan secara bergilir pada tiap siswa miskin per bulannya.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Yohanes Mau menyatakan. kelebihan jumlah siswa miskin dengan jumlah anggaran bantuan siswa miskin juga terjadi di wilayahnya. Untuk itu, penyediaan beasiswa dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) juga diberikan selain dari anggaran pendapatan belanja nasional untuk BSM.

Mekanisme penyaluran BSM dilakukan berbeda tiap jenjang. Pada jenjang sekolah dasar, BSM akan disalurkan melalui kantor pos. Sedangkan jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) melalui sekolah masing-masing sehingga siswa miskin SMP harus memiliki akun sekolah untuk pemberian bantuan tersebut.
Read More ...
 
About | Privacy | Disclaimer
© Copyright web.edikomputer.com™ 2011 - All rights reserved.

Design by : edikomputer template editchil v.1.0