Showing posts with label Tunjangan Profesi. Show all posts
Showing posts with label Tunjangan Profesi. Show all posts

Menyoal UKG dan TPG

Mendikbud Mohammad Nuh kembali menegaskan bahwa pelaksanaan uji kompetensi guru dilakukan untuk pemetaan kompetensi dan sebagai dasar kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Ia juga menjamin pelaksanaan UKG tidak memiliki hubungan dengan pembayaran tunjangan profesi guru (TPG). Kami sefaham dengan beliau bahwa memang pelaksanaan UKG (online/offline) tidak mempengaruhi terhadap hak guru dalam masalah tunjangan profesi. UKG adalah uji kompetensi guru yang selenggarakan untuk menguji penguasaan kompetensi profesional dan pedagogik dalam ranah kognitif sebagai dasar penetapan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan dan bagian dari penilaian kinerja guru. Sementara TPG (tunjangan profesi guru) merupakan tunjangan yang diberikan kepada guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan lainnya. Guru dimaksud adalah guru PNS dan guru bukan PNS yang diangkat oleh pemerintah daerah atau yayasan/masyarakat penyelenggara pendidikan baik yang mengajar di sekolah negeri maupun sekolah swasta.

Dalam undang-undang pun tidak / belum mengatur pengaruh UKG terhadap TPG. Contohnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (1 Desember 2008), atau (2) pun tidak mempersyaratkan. Peraturan tersebut hanya menyebutkan syarat Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas untuk mendapatkan tunjangan profesi.

Sehingga kita berkeyakinan bahwa pelaksanaan UKG juga tidak akan menjadi syarat kenaikan pangkat dan atau jabatan fungsional guru. Ujian UKG merupakan kesempatan guru untuk mengembangkan keprofesionalannya secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat.

Apabila kita menyoal dasar hukum UKG, Mendikbud juga menegaskan bahwa pengaturannya sudah terdapat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Pasal itu menyebutkan, profesi guru merupakan pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas.

Dalam PP No 74/2008 Pasal 2 juga diatur bahwa guru wajib memiliki kompetensi dan Pasal 3 menyatakan bahwa kompetensi yang dimaksud merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh guru dalam melaksanakan tugasnya.
Read More ...

Tunjangan Profesi Guru - TPG

Guru di Indonesia mempunyai berbagai jenis tunjangan dalam jabatannya, baik itu tunjangan fungsional, khusus, atau tunjangan profesi. Tunjangan profesi guru merupakan tunjangan yang diberikan kepada guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan lainnya. Guru dimaksud adalah guru PNS dan guru bukan PNS yang diangkat oleh pemerintah daerah atau yayasan/masyarakat penyelenggara pendidikan baik yang mengajar di sekolah negeri maupun sekolah swasta.
Tunjangan profesi dibayarkan paling banyak 12 (dua belas) bulan dalam satu tahun. Tunjangan profesi diberikan kepada guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas terhitung mulai awal tahun anggaran berikut setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus sertifikasi dan memperoleh NRG.

Persyaratan




  1. Guru yang masih aktif mengajar di sekolah di bawah binaan Kementerian Pendidikan Nasional kecuali guru pendidikan agama.

  2. Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas dengan ketentuan: (1) bagi pengawas satuan pendidikan selain dari guru yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (1 Desember 2008), atau (2) bagi pengawas selain dari guru yang diangkat setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru harus pernah memiliki pengalaman formal sebagai guru.

  3. Guru bukan PNS pada sekolah swasta yang memiliki SK sebagai guru tetap dari penyelenggara pendidikan (guru tetap yayasan), sedangkan guru bukan PNS pada sekolah negeri harus memiliki SK dari Bupati/Walikota atau dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/kota.

  4. Pada tanggal 1 Januari 2012 belum memasuki usia 60 tahun.

  5. Memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK).



Ketentuan Umum




  1. Semua guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas mempunyai kesempatan yang sama untuk ditetapkan sebagai peserta sertifikasi guru.

  2. Penetapan peserta untuk TK, SD, SMP, SMA, dan SMK oleh dinas pendidikan kabupaten/kota, sedangkan untuk satuan pendidikan SLB dilakukan oleh dinas pendidikan provinsi.

  3. Guru yang sudah mengikuti sertifikasi guru pada tahun sebelumnya tetapi belum lulus, dapat mendaftarkan kembali sebagai peserta.

  4. Penetapan peserta dilakukan dan secara transparan melalui NUPTK Online.

  5. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota harus memberikan alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan apabila ada peserta yang seharusnya belum mendapat giliran tetapi ditetapkan sebagai peserta.

  6. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dapat menunda seseorang yang seharusnya sudah masuk kuota dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, misalnya mendapatkan sangsi kepegawaian yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.

  7. Calon peserta sertifikasi guru tahun 2011 tidak akan dialihtugaskan pada jabatan lain baik fungsional maupun struktural pada tahun 2012, kecuali diangkat dalam jabatan pengawas.

  8. Penetapan peserta final hasil verifikasi akhir diumumkan secara terbuka.

  9. Daftar Nama Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2011 dapat dilihat melalui NUPTK online.

  10. Penggantian peserta sertifikasi hanya DAPAT dilakukan sampai dengan tanggal 15 April 2011, setelah itu TIDAK ADA penggantian peserta karena SISTEM APLIKASI ONLINE pendataan dan pendaftaran peserta ditutup.



Mekanisme



Maraknya permasalahan terlambatnya penyaluran tunjangan profesi (TP) guru di daerah mendorong pemerintah pusat untuk mengubah mekanisme penyaluran dana yang menjadi haknya para guru itu. Uang sudah dikirim ke masing-masing daerah, tetap terlambat. Ini kasusnya sama seperti penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dulu. Yang punya guru itu kan kabupaten/kota. Kalau masih bermasalah Kemdikbud akan mengubah mekanismenya seperti BOS.

Pihak Kemdikbud memaklumi jika triwulan pertama mengalami keterlambatan. Namun untuk triwulan kedua ini jika masih tetap terlambat, maka tidak perlu ada alasan lagi dan pemerintah pusat akan segera mengkaji untuk melakukan perubahan mekanisme penyaluran TP guru.

Ilustrasi mekanisme penyaluran TP guru selama ini adalah anggaran dari kas negara, langsung ditransfer ke pemerintah kabupaten/kota lalu disalurkan ke guru. Namun jika memang harus diubah, maka mekanismenya yakni dari kas negara, ke pemerintah provinsi, lalu ditranfer ke masing-masing rekening guru.

Kalau tahun ini tetap menjadi masalah, tidak menutup kemungkinan akan kita ubah. Bisa jadi mulai tahun depan mekanismenya kita ubah.

Masalah lain adalah soal penghitungan jam mengajar guru. Salah satu syarat guru mendapatkan TP adalah mengajar 24 jam selama satu minggu.

Untuk ini, Kemdikbud akan membuat sistem penghitungan. Yakni dengan mendata jumlah guru, jumlah mata pelajaran dan jumlah rombongan belajar (rombel) di masing-masing sekolah.
Read More ...

Tunjangan Khusus Guru Daerah 3T Diprioritaskan

Sebanyak 21 guru honorer dari daerah terpencil di Aceh, Nusa Tenggara Timur, dan Papua, yang telah berkunjung ke Jakarta selama satu minggu, hari Senin (9/07), akan bertolak kembali ke daerahnya. Kepulangan mereka membawa secercah harapan tentang tunjangan khusus daerah terpencil yang selama ini belum pernah mereka terima. Mereka mendapatkan harapan dari Mendikbud bahwa Pemerintah akan memberikan tunjangan khusus guru daerah terpencil dan harus diprioritaskan. Demikian disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh, saat bertemu 21 guru dari daerah terpencil ini di kantor Kemdikbud, Senin (9/07) siang.

Mendikbud meminta langsung kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Peningkatan Mutu Pendidikan (BPSDM-PMP), Syawal Gultom, untuk segera memverifikasi guru-guru ini agar tunjangan khusus daerah terpencil mereka segera bisa diberikan.

Syawal mengatakan, guru-guru ini adalah guru yang inspiratif. Dengan gaji yang sangat kecil, berkisar Rp150.000 hingga Rp500.000 per bulan, mereka tetap mengabdi untuk menjadi pendidik. Ada diantara mereka yang telah mengabdi selama 20 tahun. Untuk itu, dirinya akan segera melaksanakan amanah dari Mendikbud untuk memverifikasi data guru-guru ini.
Read More ...

Tunjangan Profesi Bagi Guru PNS

Salah satu bentuk peningkatan kesejahteraan guru adalah berupa tunjangan profesi yang besarnya setara dengan satu kali gaji pokok bagi guru yang memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan lainnya. Pada tahun 2007 tunjangan profesi telah disalurkan dari pusat langsung ke rekening masing-masing guru penerima. Sedangkan pada tahun 2008 dan 2009, tunjangan profesi disalurkan melalui dana dekonsentrasi di masing-masing dinas pendidikan provinsi. Mulai tahun 2010 tunjangan profesi bagi sebagian guru pegawai negeri sipil daerah (PNSD) dibayarkan melalui mekanisme transfer ke daerah di kantor dinas pendidikan kabupaten/kota masing-masing. Sedangkan tunjangan profesi guru bukan PNS dan sebagian guru PNS masih tetap disalurkan melalui dana dekonsentrasi di dinas pendidikan provinsi masing-masing.

Untuk kelancaran pemberian tunjangan profesi bagi guru yang telah memenuhi persyaratan perlu disusun pedoman/petunjuk teknis penyaluran tunjangan profesi.
  1. Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi Bagi Guru PNS Daerah Melalui Mekanisme Transfer Daerah. selengkapnya dapat diunduh/download disini
  2. Pedoman Pelaksanaan Penyaluran Tunjangan Profesi Melalui Dana Dekonsentrasi. selengkapya dapat diunduh/download disini
  3. Surat Dirjen PMPTK perihal Tunjangan Profesi Pendidik tahun 2010 yang belum seluruhnya terealisasi. selengkapnya dapat diunduh/download disini


Sekretaris Jenderal (Sekjen) Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti mengusulkan, pembayaran tunjangan profesi guru sebaiknya dibayarkan per dua atau tiga bulan, seperti sebelumnya. Saat ini, pembayaran tunjangan profesi dilakukan per enam bulan. Menurutnya, pembayaran tunjangan per semester hanya mendidik guru menjadi konsumtif.
Read More ...
 
About | Privacy | Disclaimer
© Copyright web.edikomputer.com™ 2011 - All rights reserved.

Design by : edikomputer template editchil v.1.0